Camat Tomia Timur Diduga Melanggar Netralitas ASN di Pilkada Wakatobi 2020

2022
La Ode Januria selaku Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

WAKATOBI, spiritsultra.id – Dugaan pelanggaran netralitas Pemilu oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini menjabat sebagai Camat Tomia Timur, dilimpahkan berkasnya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Bawaslu Kabupaten Wakatobi, melalui Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, La Ode Januria mengungkapkan, dari informasi masyarakat pada bulan juni lalu, Camat Tomia Timur telah diproses atas dugaan ketidaknetralan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Kabupaten Wakatobi.

“Kita proses terkait dugaan keterlibatan ASN pada aktivitas Partai Politik (Parpol),” ucapnya kepada spiritsultra.id. Rabu (29/7/2020) ketika ditemui di ruang kerjanya.

Januria mengungkapkan, bahwa tidak ditemukan beras yang tersimpan di aula Kantor Kecamatan Tomia Timur beberapa waktu lalu. Hanya saat informasi dari pihak masyarakat, maka kami pihak Banwaslu Wakatobi turun langsung kelokasi dan mendapatkan bukti pengakuan dari telapor dan pihak yang mengetahui tentang adanya beras, diduga beras titipan dari partai golkar untuk penyaluran bantuan terdampak Covid-19.

“Saat kami melalukan pemeriksaan, beliau (Usra) mengaku, pada awalnya tidak mengetahui persoalan bantuan beras itu dari partai”, terangnya

Pengakuannya bahwa, diperintahkan oleh Bupati untuk mencari penjual beras. Tetapi beberapa penjual di Tomia tidak mampu menyediakan beras sesuai permintaan.

Pada ahirnya beras tersebut dibeli di Kota Baubau. Ketika beras itu tiba di Tomia, tidak ada lokasi penyimpanan yang layak untuk ditampung dan alternatifnya di aula Kantor Kecamatan Tomia Timur.

“Berselang waktu, tiba-tiba pengurus partai datang meminta data Kepala Keluarga (KK) kurang mampu sebagai penerima. Setelah mengetahui beras bantuan itu dari partai, Usra langsung perintahkan kepada pengurus partai untuk segera pindahkan beras tersebut karena hal itu tidak diperbolehkan,” beber Januria.

Atas temuan tersebut, Bawaslu memeriksa Camat Tomia Timur, La Ode Usra karena diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Parpol.

Sesuai mekanisme, Januria menambahkan, Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, berkas dugaan pelanggaran Camat Tomia Timur, telah direkomendasikan ke KASN, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Kepembinaan Kepegawaian Republik Indonesia.

Saat ini masih menunggu proses dari KASN. Kemudian Bawaslu hanya mencatat pelanggaran Netralitas ASN. Pasalnya hingga saat ini belum masuk pada tahapan kampanye. Kendati demikian, kami tetap intens melakukan pengawasan, termasuk mengawasi aktivitas ASN di media sosial.

Sejauh ini, kata dia, struktur Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) telah dibentuk hingga tingkat Desa dan Kelurahan, sehingga kami mengharapkan partisipasi masyarakat mengawasi ASN.

“Bisa melapor ke struktur terdekat yaitu, Panwaslu tingkat Desa, Kelurahan, tingkat Kecamatan atau bisa langsung ke Bawaslu Kabupaten. Tentunya dengan melampirkan bukti awal seperti dokumentasi, waktu kejadian, saksi dan berkasnya dilampirkan pada saat melapor,” tutupnya.

Untuk diketahui, pelanggaran netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) terbanyak dalam momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, pada 7 Kabupaten di Sultra, terbanyak ditemukan di Wakatobi.

Penulis: La Ode
Editor   : Colly

Komentar Anda