BPPAD Wakatobi Menggenjot Kembali Pembayaran Wajib Pajak di Era Now Normal

1175

WAKATOBI, spiritsultra.id – Tahun pajak 2020 mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menggenjot kembali pembayaran Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).

Dalam waktu stengah tahun dibeberapa subsektor pajak seperti Hotel, THM dan Rumah Makan (RM) ini, sangat minim dengan adanya wabah virus yang mempengaruhi PAD Wakatobi. Hingga akumulasi pendapatan sementara, baru mencapai Rp.2 Miliar lebih.

Ketika ditemui di ruang kerjanya, Kepala BPPRD Wakatobi mengatakan, di masa covid-19 ada beberapa kebijakan yang mempengaruhi ruang gerak usaha seperti, THM dihimbau untuk ditutup sementara, RM tidak di izinkan menerima ditempat dan Hotel atau Penginapan belum diperbolehkan untuk menerima pelayanan, ucap Romeo Syahrir. Kamis, 9 Juli 2020.

Beberapa subsektor itu sangat signifikan kontribusinya terhadap pendapatan, sehingga perlunya tindakan untuk memaksimalkan kembali kegiatan usaha-usaha masyarakat di Wakatobi, terangnya.

“Dua jenis pajak di Wakatobi yakni, Office Assesment dan Self Assesment merupakan sumber penerimaan pajak daerah.”

Jenis Pajak Office Assesment, ia menjelaskan, adalah jenis pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame. Tetapi, yang sangat berpengaruh ini adalah pajak Self Assesment yang tergantung pada realisasinya.

“Self Assesment itu seperti Hotel, RM, THM dan pajak-pajak lainnya yang tidak berjalan dengan baik di masa pamdemi virus, sehingga berdampak pada pendapatan daerah, tungkasnya.”

Dari semua jenis pajak, lanjutnya, sudah ada kebijakan terkait adanya covid-19 khususnya pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya itu kami sudah tindak lanjuti sejak dua bulan yang lalu dengan surat edaran, paparnya.

Diperkirakan pada bulan Agustus 2020, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh BPPRD Wakatobi kepada objek pajak terdaftar PBBP2, sementara ini dalam proses pengerjaan.

“Setelah selesai dicetak surat-surat ini, akan kami distribusikan ke seluruh wilayah Pemerintahan Wakatobi terutama tingkatan Kelurahan dan Desa.”

Pungutan pajak, ia menjelaskan, yang awalnya dari bulan April sampai September, kami undur sampai 31 Desember 2020 sebagai keringanan kepada pemilik usaha di masa pamdemi virus.

Besar harapan kami di bulan Juli 2020 ini, sejak diberlakukannya new normal sudah mendekati ke arah yang ideal, usaha-usaha masyarakat sudah mulai difungsikan dan jangan lupa kewajibannya untuk membayar pajak untuk pembangunan Daerah, Kabupaten Wakatobi. Tutupnya.

Penulis: La Ode
Editor   : Colly

Komentar Anda