Ketua FK2 Indonesia Minta BKD Berikan Payung Hukum untuk Honorer K2

740

KENDARI, spiritsultra.id – Ketua Forum tenaga honorer kategori dua (K2) Indonesia, Nur Baitih meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggra (Sultra) menerbitkan payung hukum khusus K2.

Menurutnya, Seringkali terjadi diskriminasi yang dirasakan tenaga honorer K2 dari pihak Aparatur Negara Sipil (ASN) atau pun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ajuan payung hukum K2 ini disampaikan dalam hearing DPRD, Selasa (8/12) di kantor sekretariat DPRD Sultra.

“Sering terjadi pemberhetian tanpa adanya pemberitahuan,” ujar Nur Baitih, saat di konfirmasi di halaman Kantor DPRD Sultra.

Dia juga menjelaskan, K2 tidak harus diberhentikan tanpa sebab, sementara pekerjaan yang ada dalam instansi 75 persen dilakukan tenaga K2.

” Pihak pemerintah kabupaten/kota harus memperjuangkan tenaga honorer, jangan dibuat semenah-menah, pemberhentian atau pemindahan di tempat kerja baru, harus dikoodinasikan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua forum tenaga honorer K2 Sultra, Andi Meliani Kahar mengatakan, pemerintah kabupaten/kota kedepannya proritaskan honorer di bidang administrasi.

” Selama ini hanya diprioritaskan tenaga bidang pertanian, tenaga mengajar (Guru) dan kesehatan. Sementara tuntutan pekerjaan begitu padat,” terangnya.

Penulis : Iyan
Editor    : Colly AT

Komentar Anda